INDONESIA SEDANG BERMAIN KATA

Oleh Christanto P Rahardjo

    SETIAP kata, bagaimanapun juga menarik efek komunikasi meski hanya dalam porsi kecil dari total keseluruhannya. Apa yang tersaji dalam kata yang kemudian dimediakan (apapun saluran media) merupakan representasi. Realitas yang tampil di media merupakan hasil konstruksi yang boleh jadi telah mengalami penambahan maupun pengurangan karena turut campurnya faktor subjektivitas dari pelaku representasi alias orang-orang yang terlibat dalam media, penguasa politik, penguasa kekayaan. Kita buktikan permainan itu: “Pemerintah akan benahi manajemen impor ikan” kemudian dijawab/dimainkan oleh Mang Usil “Urus dulu di Maluku, nelayan terpaksa membuang ikan, tuh!” Selanjutnya, “DPR teriak jika ketua baru KPK lambat tuntaskan kasus korupsi besar”, dimainkan lagi oleh Mang Usil begini, “Kalau preman biasa teriak kalau setoran telat.” (Kompas 06/11).

Foregrounding
Permainan kata-kata di atas tidak sesederhana sebagai pandangan reflektif. Penggunaan kata-kata (diksi) berawal dari kesadaran bahwa apa yang tersuguh di media tidak selalu persis dengan apa yang ada di realitas empirik. Meyakini realitas media sebagai hasil konstruksi sama halnya dengan memandang suatu fenomena yang dibaratkan seperti gunung es. Lapisan atas yang terlihat hanya sebagian pucuk kecil dari kenyataan sesungguhnya, dan sebaliknya apa yang ada di bawah lapisan atas itu malah lebih besar.
Pemerintah dan DPR sangat kerap memainkan dan mengaduk-aduk kata-kata (himbauan) sebagai representasi foregrounding; elemen komunikasi yang berfokus untuk kepentingannya sendiri. Bahkan kepentingan yang kadangkala teramat “busuk”, misalnya perilaku korupsi yang dilakukan “warga Senayan” tersebut. Melalui Ketuanya, DPR berteriak bahwa kunjungan kerjanya ke luar negeri benar-benar untuk mencari informasi demi penyelesaian RUU. Terlepas dari alasan mencari informasi atau tidak, diksi alasan yang diberikan Ketua DPR RI Marzuki Alie tadi tetap bernuansa “foregrounding”. DPR tidak lebih dari DPR yang selama ini selalu bisa memainkan kata-kata stereotip, ndhagel tidak lucu, inkonteks, yang sejatinya sekedar “jualan” kata-kata. Pokok persoalannya tampak sudah sangat nyata, tetapi sering kali “kunker” ke manca negara malah ditenggelamkan oleh perdebatan politis yang dipenuhi kata-kata ceroboh, berlainan ---bahkan bertentangan. Kemudian kata-kata di media massa pun (lewat produksi running tex, iklan berita dan talk show) kembali memenangkan dan “menenangkan” kenyamanan serta kemewahan sebuah perjalanan ke luar negeri yang fantastis dan gratis. Maksudnya, mereka secara gratis menyerobot uang milik rakyat yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi bencana kelaparan di sejumlah daerah.
Jelas bagi kita bahwa kata-kata foregrounding yang meluncur via kata-kata pejabat pemerintahan, anggota dan pimpinan DPR dalam media massa adalah perilaku antisosial yang cukup kuat. Bandingkan dengan ungkapan Leonard Eron, periset media dari Universitas Michigan (2005) bahwa, “Satu-satunya kelompok orang yang menyangkal keterkaitan rokok dengan kanker adalah orang-orang dalam industri tembakau.” Dan, satu-satunya kelompok orang yang menyangkal adanya hubungan korupsi dan hukum adalah orang-orang yang sedang “berkuasa”, entah di legislatif maupun di pemerintahan. Mereka senantiasa memproduksi dan memainkan kata-kata. Sebagaimana diketahui benar oleh para foregrounder, media massa adalah medium yang diciptakan untuk menjual “lapisan atas” informasi yang seolah-olah tidak bermasalah. Sekali lagi, apakah yang bisa dibenahi terhadap manajemen impor ikan, jika praktik kotor impor itu mampu menggendutkan pundi-pundi keuangan oknum pejabat lokal maupun pusat? Apa yang mau diteriakkan DPR terhadap KPK, jika terbukti Badan Anggaran DPR justru yang jadi tukang garong anggaran rakyat? Semua hanya kata-kata atau diksi.

Penutup
    Kata-kata yang bernuansa foregrounding memang mempunyai kekuatan mahabesar untuk menciptakan dan melestarikan stereotip rasial, seksual, koruptif, maupun stereotip tertentu lainnya. Selain itu, juga mampu menutupi gunung es persoalan. Pendek kata, ucapan atau himbauan (kebanyakan) pejabat, pemimpin, penguasa di Indonesia memang tidak melayani kebutuhan publik (nelayan, petani dan buruh) secara terencana dan menyeluruh. Selalu terdapat kekurangan yang kronis pada komitmen; terutama untuk menciptakan program yang bernuansa kejujuran, tidak koruptif dan kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Kata-kata yang ditawarkan lembaga-lembaga pemerintah dan DPR sekarang ini bahkan tidak mendekati apa yang mestinya ditawarkan oleh “pelayanan” publik yang jujur.
Kata-kata yang hangat “sok” bersahabat dari addresser penguasa, karena penguasa tersebut telah terasosiasi secara kapitalis, dengan karakteristik orientasi sifat dasar dari komunikasi abang-abang lambe. Simpulannya cukup jelas, kita harus lebih mengapresiasi kata-kata rakyat kecil, karena rakyat inilah sesungguhnya gunung es persoalan kita sehari-hari. Disayangkan bahwa  perhatian dan pendanaan publik untuk bantuan rakyat miskin terus-menerus mengalami kemerosotan. Yang berkibar justru kata-kata foregrounding yang menyakitkan.

Christanto P Rahardjo

Mengajar di Program Studi TV & Film Universitas Jember

Kini belajar di Kajian Budaya-Media UGM Yogyakarta